1.
Pengertian
Merger Bank
Menurut
Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 25 : ‘’Merger adalah penggabungan dua bank atau
lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satau bank dan membubarkan
bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.’’
Sementara
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; merger atau penggabungan adalah
‘’Perbuatan hukum yang dilakukan oleh
salah satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain
yang telah ada selanjutnya perseroan yang menggabungakan diri menjadi bubar.’’
Jadi dengan demikian merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan
lainnya. Perusahaan yang mengambil alih (the
acquiring firm) tetap memakai nama dan eksistensinya sebagai suatu business entity yang mandiri.
Merger
dimaksudkan sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatau benda atau hak cipta
kepada benda atau hak lainnya. Menurut definisi yang diberikan oleh
Encyclopedia of Banking and Finance, merger adalah a combination of more two
corporation, where dominant unit absorbs the passive unit, the former
continuing operations, usually under the same name. (merger adalah gabungan
dua atau lebih perusahaan yang mana perusahaan yang dominan mengabsorpsi yang
lainnya dalam bentuk yang berkelanjutan, biasanya masih menggunakan nama yang
sama).
Dari
pengertian yang diberikan pada rumusan diatas, jelas bahwa merger merupakan
suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, badan usaha yang satu tetap ada, dan
dan satunya atau lainnya bubar secara hukum dan nama perusahaan yang digunakan
adalah perusahaaan yang eksis/ada.[1]
Mengenai
merger dapat digambarkan, misalnya: perusahaan A mengambil alih perusahaan B
yang diberi satu saham dari perusahaan A sebagai penukaran dua saham perusahaan
B. Dari segi hukum, para pemegang saham perusahaan A tidak secara langsung
terpengaruh oleh adanya merger tersebut. Namun, saham-saham perusahaan B
terhenti eksistensinya.
Merger
merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga
merupakan salah satu alternatif lain untuk melalui invesatasi modal pertumbuhan
secara internal atau organis. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih
menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal. [2]
Merger
dilakukan oleh bank-bank untuk mencapai sasaran strategis dan financial tertentu.
Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang sering
berbeda dari segi karakter dan nilainya, Sukses dari suatu merger akan sangat
tergantung dari seberapa baik kedua
organisasi/perusahaan yang diintergrasikan. Ada beberapa macam piahak yang
berkepentingan pada perusahaan yang melakukan merger. Mereka yang
berkepentingan adalah para pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat
setempat dan perekonomian secara luas.
2.
Dasar Hukum, Peraturan
dan Tata Cara Merger Bank
Undang-Undang
Perbankan mengenal dua macam merger saham bank, yaitu yang sukarela dan
imperatif. Merger sukarela adalah merger yang dilakukan secara sukarela oleh
masing-masing pemegang saham. Bank yang akan melakukan merger atau sukarela
dilakukan oleh pemegang saham bank yang akan diakuisisi sahamnya dan oleh pihak
yang akan mmelaukan akuisisi bak tersebut, yaitu dalam rangka eksapansi dari
usaha bank tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan mereger yang imperatif
adalah merger yang merupakan pelaksanaan dari perintah Bank Indonesia dalam
rangka menyelamatkan bank yang bermasalah.[3]
Pasal
28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Perbankan), mengatur mengenai merger sukarela. Sedangkan Pasal 37 Ayat 2
mengatur mengenai merger imperatif. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang
Perbankan dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi wajib terlebih
dahulu ,mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia. Pasal 7 Huruf b dan c
Undang-Undang Perbankan, bank hanya boleh melakukan merger dan konsolidasi
dengan perseroan yang berupa bank saja dan hanya boleh melakukan akuisisi
perseroan bank dan perusahaan lain sepanjang usahanya di bidang keuangan.
Dalam
hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi maka:
1.
Aktiva
dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena
hukum kepada perseroan atau peleburan.
2.
Pemegang
saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang
saham perseroan hasil penggabungan dan peleburan.
Dengan
begitu pemindahan itu terjadi dengan sendirinya, sekaligus den serentak untuk
semua aktiva (assets) dan pasiva (liabilities) dari perusahaan yang
diambil alih. Sehubungan dengan dengan ketentuan Pasal 107 ayat 3 tersebut,
seandainya di dalam akta perjanjian konsolidasi tidak disebutkan klausul khusus
mengenai peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang
meleburkan diri, peralihan aktiva dan pasiva tersebut tetap terjadi demi hukum.
Namun, tidak ada salahnya, sekalipun mungkin ada menganggap berlebihan, apabila
di dalam akta perjanjian merger atau kata perjanjian konsolidasi dimuat klausul
yang menentukan perlaihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau
meleburkan diri itu. Di dalam akata perjanjian merger, cukup klasul tersebut,
misalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
‘’Dengan ditandatanganinya ini oleh pihak
pertama dan pihak kedua, maka segala hak dan kewajiban atau segala kekayaan dan
utang PT. X beralih demi hukum sehingga dengan demikian sekietika itu,
sekaligus beralih ke pada PT. Y.’’
Dengan
klausul tersebut, maka di dalam pelaksanaan merger, para pihak akan memperoleh
kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan
menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 28 Ayat 1 dikemukakan: ‘’dalam melakukan merger,konsolidasi dan
akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok
dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger,
konsolidasi dan akuisisi tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.’’
Penggabungan
usaha tersebut (merger) tersebut dapat dilakukan dengan pembelian seluruh saham
suatu bank oleh bank lainnya (untuk selanjutnya disebut bentuk kesatu), atau
dengan mengadakan persetujuan penggabungan usaha antara dua bank atau lebih
(untuk selanjutnya disebut bentuk kedua).[4]
Contoh
bank yang telah melakukan merger di Indonesia yaitu Bank Bali, Bank Universal,
Bank Prima, Bank Artha Media dan Bank Patriot. Dalam penggabungan melalui
merger tersebut Bank Bali terpilih sebagai nama yang diambil untuk diteruskan
kerena bank ini dianggap memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan
dengan 4 bank swasta lainnya.[5]
Adapun tata cara merger adalah sebagai berikut:
1.
Direksi
bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing
menyetujui usulan rencana merger.
2.
Usulan
tersebut harus disetujui dewan komisaris dan memuat antara lain
a)
Nama
dan kedudukan bank yang akan melakukan merger.
b)
Alasan
dilakukannya merger
c)
Tata
cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan merger
d)
Rancangan
perubahan anggaran dasar.
e)
Neraca
dan perhitungan laba rugi selama 3 tahun terakhir.
f)
Cara
penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger.
g)
Cara
penyelesaian hak dan kewajiban bank kepada pihak ketiga.
h)
Kegiatan
utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan.
i)
Nama
anggota direksi dan komisaris.
3.
Usulan
tersebut kemudian diserahkan kepada direksi bank Indonesia, Permohonan izin
merger diajukan dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta
merger.
4.
Persetujuan
atau penolakan atas permohonan izin merger diberikan Bank Indonesia dalam waktu
paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
5.
Apabila
dalam jangka waktu tersebut Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan maka Bank
Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger. Jika permohonan
ditolak, Bank Indonesia akan memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada
pemohon. [6]
3. Jenis-Jenis
Merger Bank
Merger bank dapat dikategorikan dalam tiga jenis
yakni:
1.
Merger
Horizontal,
yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang sama menjadi satu
bank. Misalnya Bank Umum A merger dengan bank umum B menjadi Bank Umum A dan
membubarkan bank Umum B.
2.
Merger
vertical
yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang tidak sama menjadi
satu bank. Misalnya bank Umum X merger dengan Bank Perkreditan Rakyat X menjadi
Bank Umum X dan membubarkan Bank Perkreditan Rakyat X.
3.
Merger
konglomerat
yaitu penggabungan dua bank atau lebih yang satu sama lainnnya tidak memiliki
hubungan secara lini.[7]
.
.
4. Hambatan dalam Melakukan Merger
Dalam melaksanakan merger ini pemerintah mengalami
berbagia hambatan, antara lain:
a.
Bankir-bankir
pemilik bank yang ada pada umumnya memiliki sebagian dari warisan leluhurnya.
Dengan adanya merger, mereka merasa
bersalah terhadap janji-janji leluhurnya. Akibatnya mereka sukar melepasakan
warisan itu ke tangan orang lain.
b.
Walaupun
merger itu kita sebutkan sebagai suatu penggabungan, namun dalam prakteknya
ternyata merupakan suatu sistem pencaplokan oleh bank-bank besar terhadap
bank-bank keci. Hal ini sulit dihindarkan karena berbagai alasan seperti
tersebut di bawah ini:
1.
Dalam
penggabungan masing-masing direksi yang bergabung masih terus membawa cara
kerja dan kebijakan yang lama sehingga sulit untuk membentuk suatu kerja sama
dan saling pengertian.
2.
Dalam
praktek masing-masing direksi masih membawa sifat-sifat ingin membela
nasabah-nasabah yang dibawanya sebelum bank itu bergabung yaitu dengan
memberikan fasilitas-fasilitas istimewa sehingga suatu saat dapat menimbulkan
pertentangan antara direksi-direksi yang bergabung.
3.
Penyesuaian
antara pengelolaan dan administrasi dari bank-bank yang bergabung sangat sulit.
Dari
alasan-alasan tersebut diatas maka dalam penggabungan usaha hanya terlihat
dalam praktek, bahwa dalam bank-bank yang ada, hal ini lambat laun akan habis
proses jual beli akan menagalami keseretan karena untuk membeli bank-bank besar
perlu penanaman modal yang cukup besar.
c.
Para
direktur dari bank-bank swasta terlalu merasa sayang untuk kehilangan kedudukannya
sebagai direktur bank karena mereka takut kehilangan kewibawaannya dan
prestisenya sebagai direktur bank.
d.
Masalah
memilih mitra (partner) pun merupakan hambatan, dalam hal bank mana yang akan
dipilih, yang lebih besar, sama besar atau yang lebih kecil. Mudah dimengerti
bahwa hal ini berbeda dengan mereger selain itu peranan masing-masing mitra
akan berlainan pula. Inisiatif bank yang lebih kecil terhadap bank yang lebih
besar pada umumnya akan ditanggapi dengan skeptis. Dengan sikap ini akhirnya
akan merugikan bank yang kecil dalam mmeregr nanti. Sebaliknya inisiatif bank
yang besar terhadap bank yang kecil selalu ditanggapi dengan sikap curiga
karena kekahawatiran akan dicaplok. Karena itu mereger hanya dapat terlaksana
melalui penyelesaian berthap anatara bank yang sama besarnya.
e.
Sebagai
modal semu, di daerah tertentu usaha penggabungan ini terjadi dengan beberapa
keanehan yang dimanfaatkan dari fasilitas pemutihan modal yang diberikan
pemerintah. Maka bank-banak yang besar berusaha bergabung dengan meneyediakan
sejumlah modal yang hanya bersifat formalitas saja, berupa ketentuan
pemetintah. Setelah penggabungan terlaksana, kmeudian modal tersebut ditarik
kembali dan disalurkan kepada orang atau masyarakat mau7pun perusahaan yang
menjadi milik orang-orang yang mengadakan merger tadi. Jadi, penanaman modal
dalam bank baru itu tidak dapat disalurkan kepada masyarakat tetapi disalurkan
kepada usaha-usaha tertentu untuk kepanetingan pribadi., akibantnya sasaran
merger seperti yang dianjurkan pemerintah tidak tercapai. Dapat pula terjadi,
bank-bank kecil yang yang disedot oleh bank-bank yang lebih besar kemudian
fasilitas yang diberikan pemerintah hanya dipergunakan untuk kepentingan
kelompoknya saja, dan bukan untuk kepentingan masyarakat. [8]
Telah
sering Bank Indonesia mengimbau agar bank-bank yang mengalami kesulitan yang
akan membahayakan kelangsunagan usahanya melakuakn merger atau konsolidasi.
Namun, himbauana tersebut sulit terlaksana. Ada bank-bank yang memang tidak
secara serius menanggapi himbauan tersebut. Bank-bank tersebut enggan melakukan
merger atau konsolidasi yang diserukan oleh Bank Indonesia itu. Namun, ada pula
hambatan-hambatan objektigf yang menghalangi bank-bank yang mengalami
nkesulitan itu untuk memenuhi seruan Bank Indonesia.
Keengganan
bank-bank untuk melakukan merger atau konsolidasi yang disebabkan oleh berbagai
alasan/ alasan-alasan tersebut antara lain:
1.
Egoisme
pemilik untuk bermitra dengan pihak lain.
2.
]tidak
adanya kecocokan batin antara pemilik dari bank yang satau dengan pemilik bank
yang lain.
3.
Tidak
adanya kesediaan pemilik untuk kehilangan nama banknya akibat merger atau
konsolidasi. Masing-masing ingin mempertahankan nama banknya.
Adapun
hambatan-hambatan yang bersifat objektif dapat berupa: Pertama, setelah dilakukan penelaah kelayakan (fleasibility study),
hasil merger atau konsolidasi itu tidak akan menimbulkan sinergi positif,
tetapi justru akan menimbulkan sinergi negatif, yaitu bukan akan
menghasilkanpenggabungan atau penjumlahan kekuatan-kekuatan dari bank-bank yang
akan melakukan merger atau konsolidasi justru yang dihasilkan adalah
penggabungan atau penjumlahan kelemahan-kelemahan dari bank-bank yang akan
melakukan merger atau konsolidasi tersebut.
Kedua, bank hasil
merger atau konsolidasi tersebut akan menimbulkan bank baru dengan tingkat
kesehatan yang kurang cukup sehat. Sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 8
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1998, permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi
ketentuan rasio kecukupan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
Ketiga, jumlah aktiva
bank merger atau konsolidasi itu akan melebihi dari 20% dari jumlah aktiva
seluruh bank umum di Indonesia. Hal itu sebagaimana dilarang oleh Pasal 8 Huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 yang menegatakan bahwa saat
terjadinya mereger atau konsolidasi tidak melebihi 20% dari seluruh aktiva
seluruh bank di Indonesia.
Hambatan
lainnya yang dfijumpai seandainya terjadi merger misalanya: tipe manajemen
antara bank-bank yangt akan merger tersebut saling berbeda, corporate culture yang berbeda, merit system seperti penggajian dan
insetif yang bebeda, tawar menawar vuntuk mendapatkan posisi yang bagus dan
komposisi kepemilikan saham pada bank yang survive,
serta perlindungan para pihak yang berkepentingan atas terjadinya merger.[9]
[1] Adrian Sutedi. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
1998, hal. 85
[2]
P.S. Sudarsanam. The Essence of Mergers and Acquisitions.
(Prentice Hall Europe Ltd. 1995), hal. 1
[4] Thomas Suyatno. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama. 1999, hal. 100
[5] Amran Basri. Hukum Perbankan Indonesia. 2006. Universitas Al-Azhar Medan. 2006,
hal.103
[7] Ibid.
[8]
Op.cit.
Thomas Suyatno.1999, hal.101-102